KPU Kab Banyumas

STUDI KEPEMILUAN AKAN LEBIH MENARIK SERTA BERPROSPEK CERAH   Achmad Sabiq, MA Riset kepemiluan sejauh ini belum menjadi dasar pada pembentukan kebijakan. Akibatnya banyak kebijakan kepemiluan belum menyelesaikan masalah-masalah laten yang terjadi pada setiap Pemilu, seperti carut-marut penyusunan daftar pemilih, mis-manajemen pengadaan dan distribusi logistik, dugaan penyelenggara pemilih yang partisan sampai dengan hasil Pemilu yang rawan digugat oleh peserta Pemilu. Sejauh mana perkembangan diskursus kepemiluan di tanah air, apakah sudah ada hubungan simbiosis antara riset pemerhati pemilu dengan penyelenggara Pemilu?   Berikut ini petikan wawancara DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS dengan ACHMAD SABIQ, MA, staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed. Memang sudah banyak karya akademik yang membahas tentang Pemilu dan demokrasi di Indonesia, tetapi dari karya itu masih terbatas pada isu-isu demokrasi secara umum. Sayangnya karya-karya itupun masih d

PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU  DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh: IKHDA ANIROH, S.Ag., M.Pd.I (Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2013-2018 Divisi Teknis Pemilu) Bulan April adalah bulan “perempuan”, hal ini mengingat di bulan April ini kita memperingati hari “emansipasi” perempuan yang dicetuskan oleh RA Kartini.   Emansipasi perempuan menghapus image bahwa perempuan hanya sekedar “ kanca wingking ”, yang hanya berkutat di ranah domestik. Emansipasi juga membuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, salah satunya sebagai penyelenggara pemilu. Namun jika dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Banyumas, bisa dikatakan   masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari data penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) di Kabupaten Banyumas pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu. Untuk pendaftar PPK pada rekruitmen Pilkada di Kabupaten Banyumas tahun 2012, dari jumlah pendaftar se

RISET KEPEMILUAN DI INDONESIA, APA MANFAATNYA BAGI KPU ? Indonesia merupakan salah satu dari negara demokrasi terbesar di dunia, selain Amerika Serikat dan India. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mendapat kan catatan tersendiri bila dibandingkan dengan Pemilu di sejumlah negara. Foto: Kompasiana.com Bagaimana tidak, dari sisi sistem yang digunakan, Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional-multi partai, disana mengharuskan pembagian kursi dilakukan secara proporsional diantara partai-partai yang ada. Hal itu tentu lebih rumit dari sistem mayoritarian yang lebih simpel. Di tambah lagi dari sisi jumlah Pemilih yang mencapai 180 juta orang. Pemilih di Indonesia pun sangat heterogen dari sisi agama, suku, dan budaya. Belum lagi dari bentangan wilayah yang berupa kepulauan. Tidak seperti Amerika Serikat dan India yang relatif memiliki bentangan alam berupa daratan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang satu pulau dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut,