KPU Kab Banyumas

LIBERALISASI SUARA: POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 Oleh: Subhan Purno Aji   “Siraman uang ke para pemilih lebih efektif daripada siraman rohani...” Pernyataan bernada satir itu disampaikan oleh seorang Caleg PKS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu (hlm. 171). Banyak pihak yang beranggapan bahwa Pileg 2014 sarat dengan praktik jual-beli suara, bahkan politik uang pada Pileg 2014 dikatakan yang paling massif (Prof. Jimly Asshidiqy/DKPP), praktik politik uang yang paling brutal (Akbar Faisal/NasDem), dan terjadi lebih masif, vulgar, dan brutal dibandingkan pemilu terdahulu' (Kemitraan). PURWOKERTO, DERAP - Meski praktik-praktik politik uang tersebut sangat terasa sepanjang perhelatan bangsa lima tahunan itu, tetapi bukan perkara mudah untuk menjelaskannya, apalagi sampai menindak para pelakunya.   Buku “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” berusaha untuk

PEMILU SARANA SUKSESI YANG DEMOKRATIS, KONSTITUSIONAL DAN DAMAI Evolusi penyelenggara tentu menyiratkan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu mengalami dinamika sejak runtuhnya orde baru. Dinamika tersebut seiiring dengan perkembangan tuntutan untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.    PURWOKERTO, DERAP - Sejauh mana perkembangan reformasi demokrasi di tanah air, apakah penyelenggaraan Pemilu sudah memenuhi amanat reformasi dan agenda konsolidasi demokrasi ? Berikut ini petikan wawancara DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS dengan ANDI ALI SAID AKBAR, S.IP, MA, staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed. Mei 2015 ini kita memperingati 17 tahun reformasi. Menurut bapak apakah amanat-amanat reformasi tahun 1998 sudah terpenuhi?  Belum sepenuhnya tercapai cita-cita reformasi tersebut. Secara umum, dalam perkembangan demokratisasi pasca Orba, negara kita telah berhasil membangun dasar bekerjanya struktur demokrasi sebagai aturan main bersama dalam berpoli

Dok. DetikNews Bulan Mei ini kita warga bangsa dan negara memperingati dua peristiwa penting yang secara kebetulan berurutan, yaitu tanggal 20 dan 21 Mei. Tanggal yang pertama secara luas diperingati sebagai hari kebangkitan nasional, momen berdirinya organisasi pergerakan sosial modern pertama para priyayi Jawa, Boedi Oetomo (BO) pada 1908. Sementara tanggal yang kedua dicatat dalam sejarah sebagai hari dimana presiden kedua Indonesia, Soeharto, mundur setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, sekaligus dimulainya apa yang belakangan disebut Orde Reformasi. Kedua peristiwa ini meskipun terentang waktu 90 tahun, tetapi memiliki benang merah yang hampir sama, yaitu adanya kesadaran untuk melakukan perubahan dari masa sebelumnya, semangat memutus masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Jika BO pergerakan pribumi pertama yang mengintrodusir strategi perjuangan baru untuk meraih kemerdekaan dengan jalan mengusahakan perluasan pendidikan kepada kelompok pribumi, maka gerakan yan