KPU Kab Banyumas

Sumber: berita.sumpahpemuda.com Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan Bangsa Indonesia yang diperingati tanggal 28 Oktober setiap tahunnya. Perlawanan dari pemuda Indonesia terhadap penjajah bukan hanya dalam arti fisik, melainkan melalui organisasi pemuda. Pertama, lahirlah Budi Oetomo yang didirikan pada 20 Mei 1908. Momen ini kemudian dijadikan sebagai tonggak sejarah kebangkitan pemuda Indonesia dalam pergerakan kebangsaan Indonesia, yang kemudian diakui sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tahun 1911 muncul Sarekat Islam yang didirikan oleh HOS Tjokroaminoto. Setahun kemudian namanya diubah menjadi Sarekat Dagang Islam. Selain itu di tahun yang sama, berdiri pula Indische Partij yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu Danudirdja Setia Budi, Ki Hajar Dewantara dan Tjipto Mangunkusumo. Tujuan politiknya sangat jelas yaitu untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda.  Organisasi-organisasi lain-pun kemudian bermunculan, namun belum memberikan hara

sumber: artikelbandem.blogspot.com Bulan September, bisa dikatakan sebagai bulan bersejarah dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketegangan politik yang memuncak hingga tercetus G30S/PKI 1965 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa sistem demokrasi terpimpin yang dterapkan saat itu telah gagal membangun kehidupan demokrasi dan pembangunan dalam segala bidang.  Demokrasi Terpimpin Ketegangan-ketegangan politik yang terjadi pasca Pemilihan Umum 1955 membuat situasi politik tidak menentu. Kekacauan politik ini membuat keadaan negara menjadi dalam keadaan darurat. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga negara Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Pada waktu itu lebih kurang 40 (empat puluh) partai telah lahir di Indonesia, tetapi pada kenyataannya dalam kondisi yang demikian, tidaklah menambah suburnya sistem demokrasi di Indonesia. Kabinet-kabinet yang ada tidak pernah bertahan sampai dua

Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia memiliki makna tersendiri. Pada bulan inilah 70 tahun yang lalu tepatnya tanggal 17 Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Tak heran seluruh warga di pelosok tanah air sampai yang berada di negeri orang pun ikut merayakannya. Kegiatan yang dilakukan pun tidak hanya yang bersifat seremonial, seperti upacara peringatan detik-detik proklamasi, tabur bunga di taman makam pahlawan tetapi juga kegiatan yang bersifat hiburan di kota-kota besar sampai kampung-kampung dari Sabang sampai Merauke kerap dilakukan dengan berbagai macam variasi dari satu daerah dengan daerah lainnya.    Tantangan Tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang tentunya berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi Soekarno-Hatta di pertengahan dekade 1940-an. Jika setelah proklamasi negara bayi Indonesia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali menjajah melalui serangkaian perjuangan diplomasi dan fisik, maka saat ini tantangannya jauh lebih kompl

Pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2015 mendatang mulai memasuki tahapan pencalonan, salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Tahapan ini merupakan tahapan dimana penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS mulai berinteraksi dengan para bakal pasangan calon (paslon), para pengurus partai politik dan kelompok pendukung para bakal paslon.   Tahapan ini meliputi kegiatan penyerahan bukti dukungan bagi bakal paslon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi, pendaftaran paslon dari jalur perseorangan dan partai politik/gabungan partai politik, verifikasi persyaratan sampai nantinya ditetapkan bakal calon yang memenuhi syarat sebagai paslon. Proses ini secara keseluruhan memerlukan waktu kurang lebih lima bulan, dari bulan April sampai dengan Agustus 2015, ditambah tiga bulan bila ada gugatan dari bakal calon yang mengajukan sengketa pencalonan ke PTTUN. Sampai

Perjalanan partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan nasional awal abad ke-20. Kebijakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak sangat penting dengan kemunculan elit terdidik pribumi.  Kelompok inilah yang memiliki kesadaran akan pentingnya organisasi sebagai wadah pergerakan nasional. Pada 1908 berdiri Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 lalu diikuti oleh Sarekat Islam pada 1911 (sebetulnya pada 1908 juga telah berdiri Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia di negeri Belanda). BU dan SI tidak secara terang menyebut dirinya sebagai organisasi politik, tetapi memiliki program-program dan aktifitas politis. Hal ini karena undang-undang kolonial Belanda saat itu melarang pendirian organisasi dan perkumpulan politik. BU dan SI semakin terlibat dalam aktifitas politik setelah keduanya masuk dalam lembaga Volksraad (dewan rakyat) yang didirikan pada 1916. Di lembaga ini, wakil-wakil organisasi ini tergabung dalam r

PEMILU DAN DEMOKRASI PANCASILA   Bulan Juni ini kita sebagai bangsa memperingati hari lahir Pancasila. Gagasan Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada adalah kebudayaan dan kehidupan masyarakat kepulauan Nusantara oleh Bung Karno untuk kemudian dijadikan dasar negara. Secara implisit, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menyiratkan nilai-nilai demokrasi, maka kemudian dikenal dengan demokrasi Pancasila. Di sisi lain, Pemilu merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil/pemimpin.  Sebagai sebuah prosedur, Pemilu yang dikenal saat ini banyak mengadopsi pemikiran dan praktik negara-negara demokrasi maju, baik sistem maupun prosedur pelaksanaannya. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Pemilu yang sekarang dipraktikkan sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila? Berikut ini petikan wawancana “DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS” dengan ZAMZAM MUHAMMAD FUAD, S.IP., M.Sc , alumni S-2 Ketahanan Nasional UGM dan staf peneliti pada Pusat Kajian Pancasila dan

Usaha membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih jauh dari yang diharapkan. Perilaku menerabas aturan, intoleransi, korupsi, kolusi dan nepotisme mencerminkan belum diterapkannya nilai–nilai yang terkandung dalam Pancasila. Celakanya, perilaku semacam itu banyak dicontohkan oleh mereka yang harusnya menjadi teladan. Mayoritas publik (52 persen) menganggap perilaku tidak disiplin, melanggar hukum dan KKN merupakan hal yang paling mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, bahkan mengalahkan ancaman dari ideologi yang didasari oleh fanatisme agama (Litbang KOMPAS, 1 Juni 2015). Hal itu wajar mengingat persepsi publik tentang pemberantasan korupsi saat ini cenderung memburuk. KPK yang selama ini dianggap publik memperjuangkan pemberantasan korupsi terus menerus dirongrong kewibawaanya. Bagaimana tidak, kekalahan KPK dalam tiga kasus pra-peradilan beberapa waktu yang lalu, membuat lembaga anti-rasuah itu terlihat lemah dalam penegakan hu