KPU Kab Banyumas

LIBERALISASI SUARA: POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 Oleh: Subhan Purno Aji   “Siraman uang ke para pemilih lebih efektif daripada siraman rohani...” Pernyataan bernada satir itu disampaikan oleh seorang Caleg PKS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu (hlm. 171). Banyak pihak yang beranggapan bahwa Pileg 2014 sarat dengan praktik jual-beli suara, bahkan politik uang pada Pileg 2014 dikatakan yang paling massif (Prof. Jimly Asshidiqy/DKPP), praktik politik uang yang paling brutal (Akbar Faisal/NasDem), dan terjadi lebih masif, vulgar, dan brutal dibandingkan pemilu terdahulu' (Kemitraan). PURWOKERTO, DERAP - Meski praktik-praktik politik uang tersebut sangat terasa sepanjang perhelatan bangsa lima tahunan itu, tetapi bukan perkara mudah untuk menjelaskannya, apalagi sampai menindak para pelakunya.   Buku “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” berus...

PEMILU SARANA SUKSESI YANG DEMOKRATIS, KONSTITUSIONAL DAN DAMAI Evolusi penyelenggara tentu menyiratkan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu mengalami dinamika sejak runtuhnya orde baru. Dinamika tersebut seiiring dengan perkembangan tuntutan untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.    PURWOKERTO, DERAP - Sejauh mana perkembangan reformasi demokrasi di tanah air, apakah penyelenggaraan Pemilu sudah memenuhi amanat reformasi dan agenda konsolidasi demokrasi ? Berikut ini petikan wawancara DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS dengan ANDI ALI SAID AKBAR, S.IP, MA, staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed. Mei 2015 ini kita memperingati 17 tahun reformasi. Menurut bapak apakah amanat-amanat reformasi tahun 1998 sudah terpenuhi?  Belum sepenuhnya tercapai cita-cita reformasi tersebut. Secara umum, dalam perkembangan demokratisasi pasca Orba, negara kita telah berhasil membangun dasar bekerjanya struktur demokrasi sebagai aturan main bersama...

Dok. DetikNews Bulan Mei ini kita warga bangsa dan negara memperingati dua peristiwa penting yang secara kebetulan berurutan, yaitu tanggal 20 dan 21 Mei. Tanggal yang pertama secara luas diperingati sebagai hari kebangkitan nasional, momen berdirinya organisasi pergerakan sosial modern pertama para priyayi Jawa, Boedi Oetomo (BO) pada 1908. Sementara tanggal yang kedua dicatat dalam sejarah sebagai hari dimana presiden kedua Indonesia, Soeharto, mundur setelah lebih dari tiga dekade berkuasa, sekaligus dimulainya apa yang belakangan disebut Orde Reformasi. Kedua peristiwa ini meskipun terentang waktu 90 tahun, tetapi memiliki benang merah yang hampir sama, yaitu adanya kesadaran untuk melakukan perubahan dari masa sebelumnya, semangat memutus masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Jika BO pergerakan pribumi pertama yang mengintrodusir strategi perjuangan baru untuk meraih kemerdekaan dengan jalan mengusahakan perluasan pendidikan kepada kelompok pribumi, maka gerakan yan...

STUDI KEPEMILUAN AKAN LEBIH MENARIK SERTA BERPROSPEK CERAH   Achmad Sabiq, MA Riset kepemiluan sejauh ini belum menjadi dasar pada pembentukan kebijakan. Akibatnya banyak kebijakan kepemiluan belum menyelesaikan masalah-masalah laten yang terjadi pada setiap Pemilu, seperti carut-marut penyusunan daftar pemilih, mis-manajemen pengadaan dan distribusi logistik, dugaan penyelenggara pemilih yang partisan sampai dengan hasil Pemilu yang rawan digugat oleh peserta Pemilu. Sejauh mana perkembangan diskursus kepemiluan di tanah air, apakah sudah ada hubungan simbiosis antara riset pemerhati pemilu dengan penyelenggara Pemilu?   Berikut ini petikan wawancara DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS dengan ACHMAD SABIQ, MA, staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed. Memang sudah banyak karya akademik yang membahas tentang Pemilu dan demokrasi di Indonesia, tetapi dari karya itu masih terbatas pada isu-isu demokrasi secara umum. Sayangnya karya-karya itupu...

PARTISIPASI PEREMPUAN SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU  DI KABUPATEN BANYUMAS Oleh: IKHDA ANIROH, S.Ag., M.Pd.I (Anggota KPU Kabupaten Banyumas Periode 2013-2018 Divisi Teknis Pemilu) Bulan April adalah bulan “perempuan”, hal ini mengingat di bulan April ini kita memperingati hari “emansipasi” perempuan yang dicetuskan oleh RA Kartini.   Emansipasi perempuan menghapus image bahwa perempuan hanya sekedar “ kanca wingking ”, yang hanya berkutat di ranah domestik. Emansipasi juga membuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, salah satunya sebagai penyelenggara pemilu. Namun jika dilihat dari keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Kabupaten Banyumas, bisa dikatakan   masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari data penyelenggara pemilu ad hoc (PPK, PPS dan KPPS) di Kabupaten Banyumas pada penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu. Untuk pendaftar PPK pada rekruitmen Pilkada di Kabupaten Banyumas tahun 2012, dari jumla...

RISET KEPEMILUAN DI INDONESIA, APA MANFAATNYA BAGI KPU ? Indonesia merupakan salah satu dari negara demokrasi terbesar di dunia, selain Amerika Serikat dan India. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mendapat kan catatan tersendiri bila dibandingkan dengan Pemilu di sejumlah negara. Foto: Kompasiana.com Bagaimana tidak, dari sisi sistem yang digunakan, Pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional-multi partai, disana mengharuskan pembagian kursi dilakukan secara proporsional diantara partai-partai yang ada. Hal itu tentu lebih rumit dari sistem mayoritarian yang lebih simpel. Di tambah lagi dari sisi jumlah Pemilih yang mencapai 180 juta orang. Pemilih di Indonesia pun sangat heterogen dari sisi agama, suku, dan budaya. Belum lagi dari bentangan wilayah yang berupa kepulauan. Tidak seperti Amerika Serikat dan India yang relatif memiliki bentangan alam berupa daratan, Indonesia merupakan negara kepulauan yang satu pulau dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut, ...