KPU Kab Banyumas

Bulan Agustus bagi bangsa Indonesia memiliki makna tersendiri. Pada bulan inilah 70 tahun yang lalu tepatnya tanggal 17 Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Tak heran seluruh warga di pelosok tanah air sampai yang berada di negeri orang pun ikut merayakannya. Kegiatan yang dilakukan pun tidak hanya yang bersifat seremonial, seperti upacara peringatan detik-detik proklamasi, tabur bunga di taman makam pahlawan tetapi juga kegiatan yang bersifat hiburan di kota-kota besar sampai kampung-kampung dari Sabang sampai Merauke kerap dilakukan dengan berbagai macam variasi dari satu daerah dengan daerah lainnya.    Tantangan Tantangan yang dihadapi oleh generasi sekarang tentunya berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi Soekarno-Hatta di pertengahan dekade 1940-an. Jika setelah proklamasi negara bayi Indonesia harus berhadapan dengan Belanda yang ingin kembali menjajah melalui serangkaian perjuangan diplomasi dan fisik, maka saat ini tantangannya jauh le...

Pilkada serentak yang akan dihelat pada 9 Desember 2015 mendatang mulai memasuki tahapan pencalonan, salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Tahapan ini merupakan tahapan dimana penyelenggara dalam hal ini KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS mulai berinteraksi dengan para bakal pasangan calon (paslon), para pengurus partai politik dan kelompok pendukung para bakal paslon.   Tahapan ini meliputi kegiatan penyerahan bukti dukungan bagi bakal paslon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi, pendaftaran paslon dari jalur perseorangan dan partai politik/gabungan partai politik, verifikasi persyaratan sampai nantinya ditetapkan bakal calon yang memenuhi syarat sebagai paslon. Proses ini secara keseluruhan memerlukan waktu kurang lebih lima bulan, dari bulan April sampai dengan Agustus 2015, ditambah tiga bulan bila ada gugatan dari bakal calon yang mengajukan sengketa pencalonan ke PTTUN. Sam...

Perjalanan partai politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pergerakan nasional awal abad ke-20. Kebijakan politik etis yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda berdampak sangat penting dengan kemunculan elit terdidik pribumi.  Kelompok inilah yang memiliki kesadaran akan pentingnya organisasi sebagai wadah pergerakan nasional. Pada 1908 berdiri Budi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 lalu diikuti oleh Sarekat Islam pada 1911 (sebetulnya pada 1908 juga telah berdiri Indische Vereeniging atau Perhimpunan Hindia di negeri Belanda). BU dan SI tidak secara terang menyebut dirinya sebagai organisasi politik, tetapi memiliki program-program dan aktifitas politis. Hal ini karena undang-undang kolonial Belanda saat itu melarang pendirian organisasi dan perkumpulan politik. BU dan SI semakin terlibat dalam aktifitas politik setelah keduanya masuk dalam lembaga Volksraad (dewan rakyat) yang didirikan pada 1916. Di lembaga ini, wakil-wakil organisasi ini tergabung dal...

PEMILU DAN DEMOKRASI PANCASILA   Bulan Juni ini kita sebagai bangsa memperingati hari lahir Pancasila. Gagasan Pancasila digali dari nilai-nilai yang ada adalah kebudayaan dan kehidupan masyarakat kepulauan Nusantara oleh Bung Karno untuk kemudian dijadikan dasar negara. Secara implisit, nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila menyiratkan nilai-nilai demokrasi, maka kemudian dikenal dengan demokrasi Pancasila. Di sisi lain, Pemilu merupakan mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil/pemimpin.  Sebagai sebuah prosedur, Pemilu yang dikenal saat ini banyak mengadopsi pemikiran dan praktik negara-negara demokrasi maju, baik sistem maupun prosedur pelaksanaannya. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Pemilu yang sekarang dipraktikkan sesuai dengan nilai demokrasi Pancasila? Berikut ini petikan wawancana “DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS” dengan ZAMZAM MUHAMMAD FUAD, S.IP., M.Sc , alumni S-2 Ketahanan Nasional UGM dan staf peneliti pada Pusat Kajian Panc...

Usaha membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih jauh dari yang diharapkan. Perilaku menerabas aturan, intoleransi, korupsi, kolusi dan nepotisme mencerminkan belum diterapkannya nilai–nilai yang terkandung dalam Pancasila. Celakanya, perilaku semacam itu banyak dicontohkan oleh mereka yang harusnya menjadi teladan. Mayoritas publik (52 persen) menganggap perilaku tidak disiplin, melanggar hukum dan KKN merupakan hal yang paling mengancam keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, bahkan mengalahkan ancaman dari ideologi yang didasari oleh fanatisme agama (Litbang KOMPAS, 1 Juni 2015). Hal itu wajar mengingat persepsi publik tentang pemberantasan korupsi saat ini cenderung memburuk. KPK yang selama ini dianggap publik memperjuangkan pemberantasan korupsi terus menerus dirongrong kewibawaanya. Bagaimana tidak, kekalahan KPK dalam tiga kasus pra-peradilan beberapa waktu yang lalu, membuat lembaga anti-rasuah itu terlihat lemah dalam penegakan hu...

LIBERALISASI SUARA: POLITIK UANG PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 Oleh: Subhan Purno Aji   “Siraman uang ke para pemilih lebih efektif daripada siraman rohani...” Pernyataan bernada satir itu disampaikan oleh seorang Caleg PKS di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 lalu (hlm. 171). Banyak pihak yang beranggapan bahwa Pileg 2014 sarat dengan praktik jual-beli suara, bahkan politik uang pada Pileg 2014 dikatakan yang paling massif (Prof. Jimly Asshidiqy/DKPP), praktik politik uang yang paling brutal (Akbar Faisal/NasDem), dan terjadi lebih masif, vulgar, dan brutal dibandingkan pemilu terdahulu' (Kemitraan). PURWOKERTO, DERAP - Meski praktik-praktik politik uang tersebut sangat terasa sepanjang perhelatan bangsa lima tahunan itu, tetapi bukan perkara mudah untuk menjelaskannya, apalagi sampai menindak para pelakunya.   Buku “Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” berus...

PEMILU SARANA SUKSESI YANG DEMOKRATIS, KONSTITUSIONAL DAN DAMAI Evolusi penyelenggara tentu menyiratkan bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu mengalami dinamika sejak runtuhnya orde baru. Dinamika tersebut seiiring dengan perkembangan tuntutan untuk menyelenggarakan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.    PURWOKERTO, DERAP - Sejauh mana perkembangan reformasi demokrasi di tanah air, apakah penyelenggaraan Pemilu sudah memenuhi amanat reformasi dan agenda konsolidasi demokrasi ? Berikut ini petikan wawancara DERAP KPU KABUPATEN BANYUMAS dengan ANDI ALI SAID AKBAR, S.IP, MA, staf pengajar pada Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed. Mei 2015 ini kita memperingati 17 tahun reformasi. Menurut bapak apakah amanat-amanat reformasi tahun 1998 sudah terpenuhi?  Belum sepenuhnya tercapai cita-cita reformasi tersebut. Secara umum, dalam perkembangan demokratisasi pasca Orba, negara kita telah berhasil membangun dasar bekerjanya struktur demokrasi sebagai aturan main bersama...